LSM GEMPUR

Pasar Bambu di Pasar Banjar
Pemerintah harus bertanggung jawab

LSM GEMPUR

Permasalahan pasar Bambu / pasar subuh di lingkungan pasar Banjar Kecamatan Pataruman harus ada solusi yang bijak, agar tidak terjadi polemik yang berkepanjangan antara para pedagang pasar bambu dan pemerintah.
Dalam hal ini pemerintah kota banjar harus bertanggung jawab, kenapa sekarang muncul persoalan seperti ini. Logikanya tidak mungkin para pedagang pasar bambu melakukan aksi demo terhadap pemerintah Kota Banjar. Dimana kios pasar yang mereka terima setelah pembangunan pasar selesai tidak sesuai dengan keinginan pedagang pasar bambu, karena dirasa terlalu sempit, untuk menyimpan barang dagangan saja susah. wajar saja jika para pedagang pasar Bambu melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap sangat merugikan para pedagang.
Hal tersebut terjadi karena pembangunan pasar banjar tidak seseuai dengan rencana awal, dimana pasar banjar akan di bangun 2 (dua) lantai, dan ternyata hanya di bangun 1 (satu) lantai saja, sehingga kios para pedagang pasar bambu/ pasar subuh sangat kecil dan berhimpitan serta tidak mampu menampung para pedagang pasar secara keseluruhan. Seiring dengan meningkatnya daya beli masayarakat dan tingginya tingkat urbanisasi ke wilayah pemerintahan kota banjar, sehingga pedagang di lingkungan pasar banjar pun bertambah setiap hari. Hal ini juga menjadi permasalahan baru, baik sekarang maupun dimasa yang akan dating.
Permasalahan tersebut tidak akan muncul jika dalam pembangunan pasar banjar menggunakan analisis yang konfrehensip dan felid mengenai data-data jumlah pedagang di pasar banjar dalam perencanaaan pembanguanan pasar. Hal tersebut juga harus memperhatikan perkembangan ekonimi secara masif, seiring dengan perkembangan perekonomian Mikro maupun makro yang secara nasional memang menungjukan peningkatan 6 – 7 % rata-rata nasional dan Indonesia saat ini adalah merupakan salah satu kekuatan ekonomi baru dunia pasca mendapatkan sertifikat Investemen Grade.
Pada dasarnya para pedagang setuju terhadap pembangunan pasar, dalam upaya peningkatan daya saing, kenyamanan dan ketertiban pasar agar tertata dengan rapih. Para pedagang pasar bambu bukannya tidak mau menempati lokasi kios meraka, Namun permasalahan yang di keluhkan oleh para pedagang pasar bambu adalah kios tempat untuk mereka jualan kurang layak menurut mereka, karena dirasa sangat kecil.
Dalam hal ini, bagaimana daya saing, kenyamanan dan ketertiban pasar banjar akan terwujud sesuai dengan tujuan pembangunan pasar, jika kenyataannya menimbulkan polemik. Hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara musyawarah guna mencari solusi yang bijak antara pemerintah dengan para pedagang pasar bambu, jangan malah saling menyalahkan. Pemerintah juga tidak boleh arogan dalam menyikapi tuntutan para pedagang pasar bambu yang menuntut keadilan, kami yakin tidak ada masalah yang tidak dapat di selesaikan, jika memang ada iktikad baik dan kemauan bersama guna menyelesaikannya. Arogansi tidak akan menyelesaikan masalah justru malah akan menimbulkan masalah yang berkelanjutan. Dalam hal ini juga Pemerintah kota banjar adalah salah satu pihak yang paling bertanggung jawab atas permasalahan-permasalahan yang timbul pasca pembangunan pasar banjar.